Oleh: Moch. Khofi Al Yazid-SMAN 1 Jember

Pendidikan merupakan hal penting dalam mewujudkan suatu negara yang unggul dan bekualitas. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri, pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan sistem pendidikan supaya lebih baik. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan program-program kerjanya. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang pendidikan adalah permasalahan anak yang tidak bisa bersekolah dan putus sekolah dikarenakan masalah biaya. Permasalahan ini  menjadi prioritas pemerintah Indonesia untuk membuat pendidikan di Indonesia lebih baik lagi dan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Salah satu program pemerintah yang dilakukan untuk menekan angka anak-anak yang tidak dapat bersekolah atau putus sekolah karena masalah biaya adalah Progam Indonesia Pintar (PIP).                                                  PIP adalah serangkaian program kerja Presiden Jokowidodo yang dicantumkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 untuk membangun keluarga produktif. Dikutip dari website kemendikbud.go.id, PIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak-anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin : pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (KKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. Sasaran utama dari PIP ini adalah anak-anak  yang kurang mampu. Dimana, sebagai tanda penerima dana PIP, maka pemerintah menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak-anak  yang berhak menerima, dengan tujuan mempermudah pemerintah dalam dalam menyalurkan bantuan PIP.                                         KIP merupakan kartu yang diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu. Nantinya, kartu ini digunakan dalam pencairan dana PIP dari pemerintah. Mulai tahun 2017, Kemendikbud telah mengeluarkan terobosan baru berupa KIP berbasis Kartu ATM. Sehingga, penerima dapat mencairkan dana PIP kapan saja melalui mesin ATM tanpa harus antri di bank. Dana yang diberikan pemerintah tersebut, diharapkan dapat menunjang kebutuhan sekolah peserta didik yang kurang mampu. Salah satunya membeli peralatan sekolah, seperti buku, alat tulis, tas, seragam, atau sepatu, membayar biaya bimbingan pelajaran diluar jam sekolah, seperti les dan kursus. Intinya, dana PIP bertujuan digunakan sepenuhnya untuk keperluan sekolah peserta didik. Hal itu bertujuan untuk menekan jumlah anak tidak dapat sekolah atau putus sekolah d      i Indonesia.                                                                                                                   Namun dalam penerapannya masih ada saja masalah yang terjadi. Salah satunya penyalahgunaan dana PIP. Masih ada peserta didik di sekitar kita, yang menggunakan dana PIP bukan untuk membeli keperluan sekolah. Namun, malah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti membeli sembako, baju baru atau hal lain yang tidak ada kaitannya dengan keperluan pendidikan peserta didik. Hal tersebut dapat terjadi karena sewenang-wenangan orang tua peserta didik yang kurang peduli terhadap anaknya, atau peserta didik itu sendiri yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jika dibiarkan, maka hal ini dapat menjadikan program PIP ini menjadi sia-sia. Hasilnya, jumlah anak tidak sekolah dan anak putus di Indonesia bukannya malah berkurang malah semakin bertambah. Tentunya masalah ini harus terselesaikan, supaya sasaran anak usia sekolah dapat bersekolah dan anak putus sekolah dapat bersekolah kembali tercapai. Sebuah sikap harus diambil pihak pemerintah, karena bagaimanapun hal tersebut juga dapat merugikan keuangan negara jika dibiarkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).                                                                                           Sebagai kementerian yang membawahi langsung bidang pendidikan, Kemendikbud harus menemukan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan dana PIP di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, andai saya menjadi menteri pendidikan maka saya akan membuat sebuah inovasi untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan penyalahgunaan dana PIP tersebut. Saya tidak akan menjatuhkan atau menghilangkan apa yang sudah berjalan, melainkan akan menambahkan atau emningkatkan apa yang sudah berjalan. Maksudnya, saya tidak akan menghapuskan Progam Indonesia Pintar. Tapi, saya akan menambahkan sebuah inovasi baru terhadap Kartu Indonesia Pintar itu sendiri. Solusi yang saya berikan adalah dengan melakukan sebuah pembaruan sistem  Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berbasis Kartu ATM, sehingga menghasilkan produk baru yaitu E-KIP (Eletronic KIP).              E-KIP merupakan sebuah kartu dengan model yang sama seperti KIP berbasis Kartu ATM seperti sebelumnya , namun ada inovasi baru dalam hal pencairan dana PIP. E-KIP memanfaatkan keunggulan sistem dari Kartu ATM, yaitu dapat digunakan untuk membayar barang-barang yang dibeli menggunakan saldo uang uang tersedia di rekening pemilik kartu tersebut. Seperti halnya Kartu ATM, E-KIP membutuhkan sebuah rekening yang harus dimiliki oleh penerima E-KIP. Dari rekening itulah, dana PIP tersalurkan, dari pemerintah mnuju penerima E-KIP. Pemerintah nantinya akan bekerja sama dengan pihak bank-bank penyedia jasa ATM, supaya lebih mudah dalam pelaksanaannya. Dengan bekerja sama dengan pihak bank-bank tertentu, pemerintah bisa langsung mengirimkan saldo dana PIP kepada rekening penerima E-KIP.                   Walaupun menggunakan sistem yang sama dengan Kartu ATM, namun terdapat perbedaan yaitu saldo dana PIP yang terdapat di dalam E-KIP tidak dapat dicairkan atau ditunaikan. Jadi, transaksi apapun hanya bisa dilakukan melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) yang tersedia di tempat tertentu. Namun, tidak di semua tempat, mesin EDC E-KIP hanya akan tersedia di toko-toko alat tulis, tas, seragam, buku, dan toko keperluan sekolah lainnya. Selain itu, bisa dikembangkan di beberapa bimbel, tempat les atau tempat kursus. Selain tempat-empat tersebut, tidak akan dipasang mesin EDC E-KIP. Dengan begitu, kemungkinan penyalahgunaan dana PIP akan berkurang, karena mereka tidak bisa menggunakan E-KIP di tempat-tempat seperti mall, supermarket, atau pusat perbelanjaan.                                                                                                     Penggunaan E-KIP terbilang lebih praktis, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama dari hal penyediaan dan penyaluran dana, jika pada awalnya dana PIP harus dicairkan terlebih dahulu, dengan adanya E-KIP maka jika kita ingin membeli apa yang kita butuhkan tinggal langsung menuju toko yang menyediakan layanan E-KIP. Kemudian, ditinjau dari segi manfaatnya, dengan adanya E-KIP, dapat membantu pemerintah dalam memastikan bahwa dana PIP yang diberikan, telah digunakan dengan baik. Sehingga, dalam jangka panjang PIP dapat berhasil dan menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia, khususnya permasalahan siswa tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya. Itulah yang akan saya lakukan andai saya menjadi Menteri Pendidikan. Semoga ide kecil saya ini dapat bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Khususnya terhadap program pemerintah yang sedang berjalan, yaitu Program Indonesia Pintar.

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Tersedia di : www.kemenkopmk.go.id

Kemendikbud.2014.Program Indonesia Pintar. Tersedia di : www.indonesiapintar.kemendikbud.go.id

Categories: Esai 2019

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *